KPPN Melunak, Serahkan Kongres pada PSSI

Spanduk Anti Nurdin

Jakarta - Sikap Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) soal kongres PSSI melunak. Jika sebelumnya mereka ngotot ingin menggelar sendiri, kini mereka siap mengikuti kongres PSSI tapi dengan syarat-syarat tertentu.
Menyusul mosi tidak percaya dari 83, lalu 84 dan terakhir 87 pemegang hak suara kepada kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid, maka KPPN yang merasa diberi mandat oleh pemegang suara tersebut berniat menggelar kongres sendiri.
Mereka sudah mengagendakan kongres pembentukan komite pemilihan dan komite banding
di Surabaya pada 26 Maret, lalu melanjutkannya dengan kongres pemilihan ketua umum di Solo, 26-28 April.
Namun belakangan mereka berubah sikap, menyusul keluarnya instruksi dari FIFA terkait kekisruhan di PSSI, serta pertemuan Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo dengan Presiden FIFA Sepp Blatter di Zurich pada 9 Maret lalu.
PSSI juga sudah menetapkan agenda kongres yang terdiri dari dua, yaitu kongres membentuk komite pemilihan dan komite banding pada 26 Maret, lalu konfres pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksekutif sebelum 30 April.
Di depan wartawan di kantor Menpora, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2011) sore, KPPN membuat pernyataan sikap yang intinya mereka siap bergabung dengan kongres PSSI asalkan digelar dengan syarat-syarat yang mereka ajukan. Jika tidak, mereka akan melanjutkan agenda kongres sendiri.
"KPPN siap untuk menyelenggarakan kedua kongres PSSI tersebut," demikian pernyataan KPPN yang dibacakan oleh ketuanya, Syahrial Damopoli, disaksikan oleh sebagian besar anggotanya yang juga hadir.
"Namun, sesuai dengan petunjuk dan kebijakan Menpora dan ketua umum KONI/KOI, bahwa penyelenggara kongres akan dilakukan oleh Komite Eksekutif PSSI periode 2007-2011 di bawah pimpinan Sdr. Nurdin Halid, yang telah mendapat mosi tidak percaya dari dan tidak diakui lagi oleh KPPN, dengan berbagai pertimbangan, KPPN dapat menerima kebijakan itu dengan syarat-syarat tertentu."
Syarat-syarat tersebut antara lain, pelaksanaan kongres harus mengacu dan mematuhi aturan-aturan standar FIFA (bukan statuta PSSI), peraturan-peraturan negara seperti UU No. 3/2005, AFC Statutes dan AFC Diciplinary Code, serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI/KOI.
"Kedua, personalia panitia pelaksana kongres PSSI harus terdiri dari unsur Komite Eksekutif PSSI dan KPPN. Ketiga, personalia kesekretariatan PSSI dalam persiapan penyelenggaraan kongres harus terdiri dari unsur Komite Eksekutif dan KPPN."
Syarat lain, daftar nama ketua dan sekretaris dari setiap anggota KPPN pemilik suara sebagai peserta kongres, tidak dapat diubah secara sepihak oleh Komite Eksekutif PSSI tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh KPPN.
Selain syarat-syarat di atas, KPPN juga menetapkan lima pokok agenda kongres PSSI pertama tanggal 26 Maret, termasuk mengubah pasal-pasal dalam statuta PSSI yang selama ini menjadi kontroversi, terutama yang status orang yang pernah terpidana dalam kasus kriminal.
Pemerintah dan KONI/KOI juga diberi wewenang untuk mengawal dengan ketat dan tegas jalannya kongres di atas, serta untuk mengambil tindakan tegas apabila kongres tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mereka ajukan tersebut.
"Apabila persiapan dan/atau pelaksanaan kongres di atas ternyata melanggara satu atau lebih ketentuan dan persyaratan yang berlaku, makan KPPN akan mempersiapkan dan menyelenggarakan kongres PSSI itu, dan pemerintah serta KONI/KOI akan memfasilitasi persiapan dan/atau pelaksanaannya," demikian penutup pernyataan KPPN tersebut. (detik.com)